Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) menambah jumlah kuota penerima donasi pembiayaan perumahan melalui acara Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam Tahun Anggaran (TA) 2023. Rumah murah di yogyakarta

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum & Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan kuota FLPP dalam TA 2023 akan bertambah sebagai 220.000 unit. Adapun, dalam TA 2022 kuota FLPP sebesar 200.000 unit. Herry menyatakan penambahan kuota penerima donasi subsidi perumahan FLPP juga akan diikuti menggunakan penambahan aturan berdasarkan tahun 2022 sebanyak Rp23 triliun sebagai Rp25,18 triliun. Rumah dan Villa murah di Bali.

“Program FLPP tahun 2023 akan didampingi menggunakan acara Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) menggunakan jumlah sama 220.000 unit sebanyak Rp890 miliar & acara Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun,” istilah Herry dikutip berdasarkan laman resmi Kementerian PUPR, Senin (5/9/2022). Pada TA 2023 juga akan disalurkan acara donasi subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp4,64 triliun berdasarkan dana warga buat 54.924 unit. Sehingga total sasaran penyaluran donasi subsidi perumahan TA 2023 sebesar 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber berdasarkan APBN sebanyak Rp29,53 triliun & dana warga Rp4,64 triliun. Rumah dan Villa murah di Malang.

Herry mengungkapkan buat realisasi donasi pembiayaan perumahan TA 2022 tercatat sampai 31 Agustus 2022 acara Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP telah mencapai 132.288 unit atau sebanyak 66,14 % berdasarkan sasaran 200.000 unit menggunakan penyerapan aturan 63,91 % atau sebanyak Rp14,6 triliun berdasarkan Rp23 triliun. Sementara itu, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) terlaksana 5.042 unit atau sebanyak 69,23 % berdasarkan sasaran 7.283 unit menggunakan serapan aturan Rp196,5 miliar atau 67,44 % berdasarkan Rp291,4 miliar.

“Untuk BP2BT, bank pelaksana masih penekanan menerbitkan KPR subsidi menggunakan skema FLPP dibanding menggunakan skema BP2BT,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, beliau juga mengungkapkan realisasi belanja aturan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum & Perumahan TA 2022 mencapai Rp296,25 miliar berdasarkan total DIPA Rp512,47 miliar atau setara 55,70 % menggunakan pekerjaan fisik mencapai 56,29 %.

“Realisasi ini lebih tinggi dibanding TA 2021 dalam bulan yang sama sebanyak 15,96 % setara Rp126,29 miliar menggunakan capaian fisik 16,18 %,” istilah Herry.  Herry berharap fasilitas kemudahan & donasi pembiayaan perumahan Kementerian PUPR diperlukan bisa meningkatkan akses & keterjangkauan, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni. Selain itu juga upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog), pada mana dalam tahun 2021 sebanyak 12,7 juta menggunakan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640.000.

Sumber : bisnis.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top