Di tengah tren kenaikan suku bunga acuan yang bahkan mengakibatkan kenaikan inflasi pada beberapa negara, warga akan semakin sulit mempunyai tempat tinggal. Pasalnya, syarat perekonomian ini juga berdampak dalam tingginya suku bunga pada sektor perumahan. Rumah dan Villa miurah di Bali.
Dalam hal ini, perbankan mempunyai kiprah krusial pada mendukung pemerintah mendorong sekuritisasi aset kredit pemilikan tempat tinggal (KPR) buat menekan backlog perumahan pada tanah air. Demi mewujudkannya, dibutuhkan bonus bagi perbankan atas planning strategis tadi supaya aporisma pada aplikasi sekuritisasi pada Indonesia. Rumah KPR murah di Yogyakarta.
Menanggapi hal tadi, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, sejauh ini peran pemerintah telah relatif baik pada memenuhi kebutuhan warga akan perumahan, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah (MBR). Seperti menggunakan menaruh subsidi bagi MBR yang nilainya sampai ketika ini sudah mencapai Rp 85,7 triliun. Rumah murah di Malang.
Tetapi demikian, buat mengakselerasi dan memaksimalkannya, Haru menilai masih diperlukan upaya yang lebih ekstra pada aplikasi sekuritisasi tadi. “Dibutuhkan bonus bagi bank secara generik supaya lebih maksimal pada menyalurkan pembiayaan perumahan, termasuk pada dalamnya soal pendanaan,” ujar Haru pada keterangannya, Minggu (10/07/2022).
Lebih lanjut Haru mengatakan, kebijakan terkait sekuritisasi aset wajib menaruh laba & bonus yang baik bagi bank, contohnya relaksasi atas pengenaan pajak, kebijakan supaya perbankan bisa lebih berminat pada pada melakukan sekuritisasi baik menjadi originator juga menjadi investor dan kemungkinan ekspansi segmen KPR yang bisa dijadikan menjadi underlying.
“Dengan demikian, sekuritisasi aset akan semakin berkembang ke depannya. Pembangunan & kepemilikan tempat tinggal pun akan semakin baik. Diharapkan, jumlah backlog akan terus berkurang secara signifikan,” ungkapnya menjelaskan,” tambahnya. Penjelasan Haru itu seiring menggunakan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada program Road to G20-Securitization Summit 2022, pada Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Dalam momen tadi, Sri Mulyani mengajak semua pemangku kepentingan buat membentuk “Policy Framework” atau kerangka kebijakan & menyebarkan anggaran sampai instrumen pada membentuk ekosistem pembiayaan perumahan pada Indonesia. Salah satunya merupakan melalui pengembangan sekuritisasi aset KPR pada Indonesia.
Sebagai tambahan informasi, sekuritisasi dalam dasarnya merupakan bagaimana sebuah aset KPR yang berjangka panjang 15 tahun, bisa sebagai underlying asset yang mampu sebagai sebuah surat berharga baru yang lalu dijual pada secondary market yang dianggap Efek Beragun Aset (EBA). Yang ketika ini tersebar pada “market” bisa berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) & Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP)
Sementara itu, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dalam 2020, backlog perumahan pada tanah air ketika ini sudah mencapai 12,75 juta per tahun. Instrumen sekuritisasi sendiri dilihat bisa sebagai sebuah skema “creative financing” & sebagai asal pendanaan yang berkelanjutan, buat kepentingan pembiayaan pada sektor perumahan. Sehingga, nomor backlog pun mampu mengalami penurunan.
Sumber : detik.com
