Berapa lama proses mengurus sertifikat tanah melalui acara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)? Hal itu mungkin kerap dipertanyakan rakyat. Seiring acara tahunan tadi sedang diterapkan pada beberapa daerah Indonesia secara serentak. Rumah murah Yogyakarta.

Apalagi sekarang   sudah terlihat adanya 12.985 sertifikat tanah PTSL tahun aturan 2017-2021 pada Sumatera Utara (Sumut) yang belum diterima rakyat. Sebagaimana dikemukakan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal pada konferensi pers impian dalam Jumat (03/06/2022). Menurut beliau, sejatinya PTSL banyak memangkas mekanisme & saat dibandingkan registrasi tanah secara mandiri. Rumah murah Malang.

“Kalau seluruh lengkap (berkas persyaratan PTSL & tidak terdapat konflik hak), mampu 1 bulan terselesaikan atau maksimal dua bulan,” ujar Sunraizal. Tetapi, masih ada beberapa hambatan yang menciptakan pengurusan sertifikat tanah PTSL sebagai using & melebihi batas tahun aturan pelaksanaan. Mulai menurut adanya tumpang tindih hak, sengketa, kelengkapan berkas, sampai rakyat belum membayar biaya yang dibebankan. Rumah dan Villa murah Bali.

“Ada juga ketua tempat kerja (pertanahan) yang begini, jangan-jangan nanti Pak Presiden tiba ke sini, nanti kita nunggu saja (supaya Presiden menyerahkan secara simbolis ke rakyat),” tirunya. Sehingga, hambatan yang menciptakan lamanya proses PTSL sangat bervariasi. Tapi, kalau sertifikat tanah bertahun-tahun belum diserahkan misalnya pada Sumut, maka telah tidak sesuai ketentuan. “Prinsipnya kalau melewati tahun aturan sebenarnya telah tidak sesuai ketentuan, apalagi pelaksanaan itu hanya 1-2 bulan,” tukas Sunraizal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penetapan Hak & Pendaftaran Tanah Suyus Windayana menambahkan, biasanya penyerahan sertifikat tanah PTSL dilakukan secara kolektif. “Memang penyerahannya umumnya pada akhir tahun atau pertengahan tahun, jadi tidak diberikan satu-satu sertifikat PTSL itu,” ujarya. Tetapi beliau mengambil sekarang sertifikat tanah PTSL mampu dibagikan ke rakyat andaikata pada satu desa telah terselesaikan.

Agar tidak terjadi penumpukan sertifikat pada tempat kerja BPN. “Sekarang ini kami melihat bahwa rakyat banyak memerlukan juga, jadi kita mampu bagikan kalau misalkan pada satu desa telah terselesaikan,”.

Sumber : kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top