Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mendaftarkan tanah bersama buat melindungi hak-hak warga tata cara. Pasalnya, pengakuan hak-hak warga tata cara bermanfaat buat mengurangi permasalahan agraria & menjaga kelestarian lingkungan hidup, selain tentunya hak-hak warga itu sendiri. Rumah murah Yogyakarta

Direktur Pengukuran & Pemetaan Kadastral Direktorat Jenderal Survei & Pemetaan Pertanahan & Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono menyampaikan acara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam tahun ini akan memperhatikan output peta desa lengkap, termasuk pertanda tanah bersama.”Untuk mampu mengetahui berapa luas & pada mana letak-letak tanah bersama itu, diawali menggunakan peta kerja yang diperlukan menggunakan cara super infus menggunakan pihak-pihak yang telah melakukan identifikasi, inventarisasi tanah Bersama buat mampu sebagai acara PTSL,” ujar Tri pada kabar tertulis, Selasa (26/4/2022).

Dalam membuat peta desa lengkap, menurutnya, tanah bersama sering tertinggal. Kementerian ATR/BPN mencoba menandai tanah bersama itu menggunakan Nomor Identifikasi Bidang Sementara (NIS). “Kalau yang telah terukur & itu lalu telah memenuhi persyaratan pengukuran kadastral kita kasih NIB (Nomor Identifikasi Bidang). Tapi jika NIS yang diperlukan nanti mampu ditindaklanjuti acara registrasi tanah selanjutnya,” terangnya. Rumah murah Malang.

Tri menegaskan bahwa tindak lanjut menurut dilema tadi bisa mengacu dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Penata usaha Tanah bersama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau pun Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan & Hak Atas Tanah. “Ini yang perlu kita kondisikan ketika ini. Ini yang kami sampaikan setidaknya sebagai hal yang perlu kita rembuk beserta buat mampu mendorong pemerintah secara aktif buat mampu menguatkan acara registrasi tanah khususnya buat tanah-tanah bersama pada Indonesia,” papar Tri. Rumah dan Villa murah Bali.

Sementara itu, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo melaporkan bahwa dalam Maret lalu, BRWA sudah merilis data modern status pengakuan daerah tata cara pada Indonesia yang sudah meregistrasi 1.091 peta daerah tata cara, menggunakan luas mencapai lebih kurang 17,6 juta hektare. Peta daerah tata cara tadi beredar pada 29 provinsi & 141 kabupaten/kota.

Pengakuan warga tata cara & daerah tata cara terealisasi berkat kebijakan wilayah pada taraf provinsi & kabupaten/kota. Secara umum, bentuk kebijakan wilayah bersifat pengaturan & penetapan eksistensi warga tata cara & daerah tata cara melalui peraturan wilayah atau Surat Keputusan Kepala Daerah.

Sumber : detik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top