Kementerian Agraria & Tata Ruan/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen memperkuat digitalisasi layanan pertanahan, termasuk menggunakan memakai sistem blockchain buat sertifikat elektro buat memberantas mafia tanah. Rumah murah Yogyakarta.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menjelaskan upaya tadi adalah prioritasnya buat memerangi masalah mafia tanah yang semakin marak terjadi belakangan ini. “Digitalisasi layanan pertanahan merupakan acara strategis menurut Kementerian ATR/BPN & terus aku jadikan prioritas. Dan kemudian, waktu ini juga kita akan mempertinggi kemampuannya menggunakan teknologi yang terbaru misalnya blockchain, itu buat implementasi sertipikat elektro,”.
Menurut Hadi, digitalisasi layanan ini bisa menghentikan telatah mafia tanah. Maka perlu dilakukan penyempurnaan guna menutup celah yang dimanfaatkan mereka “Mafia tanah tidak akan mampu masuk menggunakan sistem digital yang akan aku bangun,” lanjutnya. Dengan begitu, beliau meyakini warga bisa lebih hening dan tidak khawatir tanahnya akan hilang. Menurutnya, hal ini akan mempertinggi agama warga dalam pemerintah. Rumah dan Villa murah Malang.
Di samping layanan digital yang waktu ini sudah direalisasikan, pihaknya terus melakukan pengecekan & pembuktian secara manual buat menghindari kesalahan. “Kita wajib melakukan double check, cek pertama merupakan proses secara robot dimasukkan ke suatu sistem, saat keluar kita wajib cek lagi secara fisik, sahih tidak, luasnya sekian, atas nama siapa, sesuai menggunakan yang diinginkan,” paparnya. Secara tegas beliau meminta jajarannya buat terus melakukan pengenalan ke semua Kantor Wilayah BPN & Kantor Pertanahan pada semua Indonesia. Rumah dan Villa murah Bali.
Hadi melakukan digitalisasi layanan pertanahan menjadi bentuk penuntasan 3 instrukti primer menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu mendaftarkan semua tanah pada Indonesia, menuntaskan pertarungan terkait pertanahan, & mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Adapun buat menuntaskan duduk perkara mafia tanah, Hadi bertekad buat memberantas sampai ke akarnya. apabila pelanggaran terjadi pada lingkup kementeriannya, beliau tidak segan mencopot status, memproses secara hukum, & memecatnya.
Sumber : bisnis.com
