Setiap tahunnya, rakyat Indonesia yang telah mempunyai penghasilan diwajibkan buat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada Direktorat Jendral Pajak (DJP).
Meski sistem pelaporan SPT kian sophisticated menggunakan kehadiran e-filing, akan tetapi masih banyak harus pajak merasa kebingungan harta apa saja yang wajib dilaporkan. Selain penghasilan bruto berdasarkan pekerjaan, komponen piutang misalnya cicilan kredit pemilikan tempat tinggal (KPR) juga harus dilaporkan. Rumah murah Yogyakarta.
Direktorat Jenderal Pajak mengimbau setiap harus pajak orang eksklusif buat melaporkan seluruh asetnya, bahkan meski pada status kredit. “Pembelian tempat tinggal menggunakan sistem KPR permanen wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan,” tegas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, & Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor misalnya dikutip berdasarkan Kontan.co.id. Neilmaldrin menjelaskan, harus pajak mampu mengisi pada bagian B (Harta Pada Akhir Tahun) menggunakan kode harta 061 & mengisi nominal harga tempat tinggal yang dibeli pada kolom harga perolehan.
Kemudian dalam bagian C (Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun) harus pajak mencantumkan jumlah utama utang KPR, sambil mencantumkan nama atau bank yang memberi pinjaman. “Jadi, dalam harta cantumkan tempat tinggal & harga tempat tingga lalu dalam sisi utang diisi saldo KPR yang masih wajib dibayarkan,” jelasnya. Bisa Didenda Jika Lalai Pada dasarnya, setiap kenaikan & penurunan harta perlu diketahui menggunakan akurat buat memilih perhitungan pajak yang akurat. Lantaran itu, saat membeli sebuah tempat tinggal menggunakan cara berutang atau KPR yang masih berlangsung, permanen wajibdilaporkan. Rumah murah Bali.
Ada 2 alasan mengapa orang yang lupa melaporkan harta berupa tempat tinggal KPR ini. Yang pertama merupakan lupa & selanjutnya merupakan disengaja buat menghindari kewajiban pajak. Saat melaporkan SPT yang sudah diisi, otoritas pajak akan melakukan pengecekan menggunakan mendalam agar jumlah pajak yang dibayarkan nilainya akurat. Rumah murah Malang
Sebagai informasi, semua data transaksi jual beli yang dilakukan, sudah tercatat & terhubung menggunakan Bank Indonesia (BI), termasuk fasilitas cicilan KPR buat membeli properti. Otoritas pajak tentu akan mengetahui hal ini ketika melakukan perhitungan pajak. apabila lalu ditemukan ketidak seimbang antara laporan menggunakan harta yang dimiliki, mampu dikenakan hukuman administrasi berupa hukumansampai 150 % berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayarkan.
Semakin banyak pajak yang belum dilaporkan, semakin akbar juga jumlah nilai yang wajib dibayarkan. Otoritas pajak akan memberitahu kasus harta yang tidak seimbang tadi pada harus pajak. Baik berupa surat fisik juga surat elektronik. Dalam UU Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 tahun 2007 Pasal 8 ayat (1) disebutkan: “Wajib Pajak menggunakan kemauan sendiri bisa membetulkan Surat Pemberitahuan yang sudah disampaikan menggunakan mengungkapkan pernyataan tertulis, menggunakan kondisi Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.”
Wajib pajak bisa melakukan ralat SPT sebelum dilakukan pemeriksaan. Sanksi akan permanen dikenakan tetapi besarnya lebih mini yaitu bunga 2 % atas jumlah pajak yang kurang dibayar terhitung semenjak penyampaian SPT sampai lepas ralat. Namun, apabila surat pemberitahuan tidak digubris sampai surat ketetapan pajak telah dibentuk, Anda wajib membayar hukuman sampai sebanyak 150 % berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayarkan.
Meski terdapat sejumlah hukuma yang wajib dibayarkan, tetapi para harus pajak permanen wajib menciptakan surat ralat pajak. Hal tadi dijelaskan pada PP 74 tahun 2011 pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Wajib Pajak menggunakan kemauan sendiri bisa membetulkan Surat Pemberitahuan yang sudah disampaikan menggunakan mengungkapkan pernyataan tertulis, menggunakan kondisi Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan.” apabila ralat SPT belum jua dibentuk ad interim pajak yang selama ini dibayarkan tidak sesuai menggunakan harta sebenarnya, jumlah hukuman yang wajib dibayar akan sebagai akbar.
Sumber : kompas.com
