Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selalu memastikan tidak ada kendala dalam peralihan hak jual beli tanah meskipun ada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi. pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hanya dengan 200jtan anda mendapatkan rumah idaman anda.

Andi Tenri Abeng menyatakan, sejak tahun 2019, berdasarkan data statistik jumlah transaksi pelayanan pertanahan di Kementerian ATR, Direktur Peraturan Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Kementerian Pertanian dan perencanaan tata guna lahan/Badan Pertanahan Nasional (ATR) / BPN) / BPN, jasa jual beli tanah selalu menempati urutan pertama. Hal ini menunjukkan kuatnya tuntutan masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli tanah. Dalam layanan ini, kebijakan baru diatur dalam Instruksi Presiden no. 1 Tahun 2022 ditujukan. Buruan cek di Wastuproperty.

“Kementerian ATR/BPN telah menerima instruksi dari Inpres, dan layanan pengalihan hak jual tetap dipertahankan. Layanan tanah kami berjumlah 137, dan tidak semuanya telah menerima instruksi Inpres hanya untuk pembelian dan penjualan, kami berharap dapat melaksanakan instruksi ini dengan baik” ungkapnya, dikutip dari situs Kementerian ATR, Selasa (15/03/2022). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengamanatkan agar para pemohon  peralihan hak atas tanah atau hak milik rumah susun berpartisipasi aktif dalam program JKN.

“Penduduk Indonesia hampir 274 juta. Sampai saat ini, sekitar 86,27% telah terdaftar di BPJS. Targetnya pada tahun 2022, 98% penduduk Indonesia sudah tercover JKN. Untuk itulah Inpres ini dikeluarkan” dan saya berkata. untuk menghambat jalannya transisi jual beli ini karena masalah BPJS kesehatan. Jika negara belum terdaftar kepesertaan JKN atau tidak aktif, maka permohonan di kantor wilayah tidak akan ditolak. Rumah murah Yogyakarta, Malang, Bali.

“Kami masih merekam, kami melakukannya sesuai aturan, tetapi mengambil produk, orang yang belum melampirkan dapat melampirkannya saat produk diambil,” katanya.Selain itu, kewajiban pendaftaran tambahan ini hanya berlaku untuk peralihan hak  jual beli dan berlaku dalam daftar tanah.

“Transkripsi transfer untuk dijual saja. Tentang warisan atau hibah, itu tidak wajib, tidak ada transfer non-komersial. Bahkan hal ini tidak diperlukan oleh agen pelaksana akta tanah (PPAT) dalam proses jual beli dan akta jual beli (AJB), hanya pada saat pendaftaran di daftar tanah,” kata Andi.

Sumber : BISNIS.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top