Apakah masyarakat negara asing (WNA) boleh membeli properti pada Indonesia? Pertanyaan itu mungkin pernah terlintas pada benak Anda. Lantaran tidak menutup kemungkinan terdapat WNA yang ingin mempunyai tempat tinggal atau pun berinvestasi properti pada Indonesia. Perihal itu, sejatinya pemerintah sudah mengizinkan & memfasilitasi para WNA buat sanggup membeli properti pada Tanah Air. Rumah murah Bali.

“Pemerintah tentu menaruh proteksi bagi WNA yang mempunyai hunian pada Indonesia. Salah satunya menggunakan mengklaim tanah tadi terdaftar,” ujar Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau pada diskusi virtual. Kendati begitu, masih ada beberapa hal yang patut dipahami para WNA bila ingin membeli properti pada Indonesia. Mulai berdasarkan regulasi, persyaratan, jenis hunian, dan batasan harganya. Rumah murah Yogyakarta.

Regulasi Sejumlah regulasi pada Indonesia sudah mengatur mengenai status kepemilikan properti buat WNA. Agar properti yang dibeli berkekuatan aturan tetap. Pertama, termasuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-utama Agraria (UUPA). Selanjutnya, UU No.11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (UUCK) bersama turunnya yakni Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN No.18 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Penerapan Hak Pengelolaan & Hak Atas Tanah. Rumah murah Malang.

Syarat Menurut Andi, pasca terbitnya UUCK kepemilikan properti bagi WNA pada Indonesia sebagai lebih mudah. Hanya perlu mempunyai dokumentasi keimigrasian misalnya visa, paspor atau biar tinggal. Syarat lainnya yakni mengenai batasan status kepemilikan hunian. WNA hanya sanggup diberikan hak gunakan & maksimal hak guna bangunan (HBG). HGB itu pun hanya buat tempat tinggal   susun. Menurut Andi, buat tempat tinggal tapak wajib berupa hak gunakan pada atas tanah negara. Atau sanggup pula pada atas hak gunakan atas tanah hak milik atau hak pengelolaan. Hunian berstatus hak gunakan diberikan pada WNA pada jangka ketika paling using 30 tahun. Lalu sanggup diperpanjang paling usang 20 tahun & diperbarui maksimal 30 tahun. Sementara itu buat status kepemilikan tempat tinggal susun WNA syaratnya wajib berupa hak gunakan atau HGB pada atas tanah negara. Selain itu, sanggup pula berupa hak gunakan atau HGB pada atas tanah negara, hak pengelolaan, atau hak milik.

Jenis Hunian Andi Tenrisau berkata hunian yang bisa dimiliki orang asing mencakup 2 hal yaitu tempat tinggal tapak & tempat tinggal susun. Kendati sudah disebutkan bahwa jenis hunian yang bisa dibeli WNA berupa tempat tinggal tapak & tempat tinggal susun, terdapat beberapa batasan kategori turunannya. Sebagaimana merujuk Pasal 186 Permen ATR/BPN No.18 Tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kategori hunian yang sanggup dimiliki sang WNA yaitu:

Rumah tapak Rumah menggunakan kategori tempat tinggal glamor sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan Satu bidang tanah per orang famili atau Tanahnya paling luas 2.000 meter persegi.

Rumah Susun Termasuk kategori tempat tinggal susun komersial. Namun, bila menaruh imbas positif terhadap ekonomi & sosial, maka tempat tinggal tapak bisa diberikan lebih berdasarkan satu bidang tanah atau luasnya lebih berdasarkan 2.000 meter persegi menggunakan biar Menteri. Pembatasan tadi pula dikecualikan bagi pemilikan tempat tinggal tempat tinggal atau hunian sang perwakilan negara asing &/atau perwakilan badan internasional.

Harga Hunian Selain regulasi, persyarata, & jenis hunian, pemerintah pula sudah tetapkan batasan harga hunian yang sanggup dibeli sang WNA. Setiap daerah pada Indonesia bahkan mempunyai batasan minimal harga hunian yang berbed-beda. Berikut rinciannya: Harga minimal rumah tapak untuk WNA:

  • DKI Jakarta Rp 10 miliar
  • Banten Rp 5 miliar
  • Jawa Barat Rp 5 miliar
  • Jawa Tengah Rp 3 miliar
  • DI Yogyakarta Rp 5 miliar
  • Jawa Timur Rp 5 miliar
  • Bali Rp 5 miliar
  • NTB Rp 3 miliar
  • Sumatera Utara Rp 3 miliar
  • Kalimantan Timur Rp 2 miliar
  • Sulawesi Selatan Rp 2 miliar
  • Daerah/Provinsi lainnya Rp 1 miliar

Harga satuan rumah susun untuk WNA:

  • DKI Jakarta Rp 3 miliar
  • Banten Rp 2 miliar
  • Jawa Barat Rp 1 miliar
  • Jawa Tengah Rp 1 miliar
  • DI Yogyakarta Rp 1 miliar
  • Jawa Timur Rp 1,5 miliar
  • Bali Rp 2 miliar
  • NTB Rp 1 miliar
  • Sumatera Utara Rp 1 miliar
  • Kalimantan Timur Rp 1 miliar
  • Sulawesi Selatan Rp 1 miliar
  • Daerah/Provinsi lainnya Rp 750 juta.

Sumber : kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top